Perkembangan Sektor Industri dan Pertanian

BAB I

PENDAHULUAN

Sasaran utama pembangunan jangka panjang negara ini adalah pencapaian struktur ekonomi yang seimbang yaitu terdapatnya kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kemampuan dan kekuatan pertanian yang tangguh. Hal ini berarti bahwa antara sektor pertanian (dan kehutanan) dan sektor industri diperlukan adanya keterkaitan yang kuat baik keterkaitan kedepan maupun keterkaitan ke belakang dalam mencapai tujuan masing-masing sektor tersebut. Adanya keterkaitan ini terlihat dengan adanya perkembangan pengolahan hasil pertanian dan industri agro (agroindustry). Agroindustri adalah suatu kegiatan lintas disiplin yang memanfaatkan sumber daya alam (pertanian) untuk industri.

Transformasi struktural perekonomian Indonesia menuju ke corak yang industrial tidak dengan sendirinya melenyapkan nuansa agraritasnya. Berbagai teori pertumbuhan ekonomi klasik dan studi empiris Bank Dunia menunjukkan, bahwa sukses pengembangan sektor industri di suatu negara selalu diiringi dengan perbaikan produktivitas dan pertumbuhan berkelanjutan di sektor pertanian. Selain menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduk serta menyerap tenaga kerja, sektor pertanian juga merupakan pemasok bahan baku bagi sektor industri dan menjadi sumber penghasil devisa.

Di banyak negara, sektor pertanian yang berhasil merupakan prasyarat bagi pembangunan sektor industri dan jasa. Pada tahap pertama pembangunan dititikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan industri penghasil sarana produksi pertanian. Pada tahap kedua, pembangunan dititikberatkan pada industri pengolahan penunjang sektor pertanian (agroindustri) yang selanjutnya secara bertahap dialihkan pada pembangunan industri mesin dan logam. Rancangan pembangunan seperti demikian diharapkan dapat membentuk struktur perekonomian Indonesia yang serasi dan seimbang, tangguh menghadapi gejolak internal dan eksternal.

1.1 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah :

1.      Bagaimana cara menyeimbangkan struktur perekonomian sektor industri dan pertanian di Indonesia?

2.      Bagaimana perkembangan sektor pertanian di Indonesia?

3.      Bagaimana perkembangan sektor perindustrian di Indonesia?

4.      Peran pemerintah di sektor perekonomian pertanian dan perindustrian di Indonesia?

1.2 TUJUAN MASALAH

Tujuan penulisan makalah ini adalah :

1.      Mengetahui cara menyeimbangkan struktur perekonomian dan struktur pertanian

2.      Mengetahui perkembangan sektor pertanian di Indonesia

3.      Mengetahui perkembangan sektor industri

4.      Mengetahui peran pemerintah terhadap perekonomian di sektor pertanian dan perindustrian

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  MENYEIMBANGKAN STRUKTUR PEREKONOMIAN INDONESIA DI BIDANG INDUSTRI DAN PERTANIAN

Pembangunan seimbang itu diartikan pula sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor, misalnya industri dan sektor pertanian, sektor luar negeri dan sektor domestik, dan antara sektor produktif dan sektor prasarana. Pembangunan seimbang ini biasanya dilaksanakan dengan maksud untuk menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam: (1) Memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi dan fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar. (2) Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan akan diproduksikan. Sementara itu analisa Lewis (dalam Arsyad, 1992 : 257-259), menunjukkan bahwa perlunya pembangunan seimbang yang ditekankan pada keuntungan yang akan diperoleh dari adanya saling ketergantungan yang efisien antara berbagai sektor, yaitu antara sektor pertanian dan sektor industri. Menurut Lewis, akan timbul banyak masalah jika usaha pembangunan hanya dipusatkan pada satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor akan menimbulkan adanya ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan terhambat. Lewis, menggunakan gambaran dibawah ini untuk menunjukkan pentingnya upaya pembangunan yang menjamin adanya keseimbangan antara sektor industri dan sektor pertanian. Misalnya di sektor pertanian terjadi inivasi dalam teknologi produksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik, inplikasinya yang mungkin timbul adalah :
Terdapat surplus di sektor pertanian yang dapat dijual ke sektor non pertanian.
Produksi tidak bertambah berarti tenaga kerja yang digunakan bertambah sedikit dan jumlah pengangguran tinggi. Kombinasi dari kedua keadaan tersebut: (1) Jika saja industri mengalami perkembangan yang pesat, maka sektor-sektor tersebut akan dapat menyerap kelebihan produksi bahan pangan maupun kelebihan tenaga kerja. Tetapi tanpa adanya perkembangan di sektor industri, maka nilai tukar ( Term of Trade ) sektor pertanian akan memburuk sebagai akibat dari kelebihan produksi tenaga kerja, dan akan menimbulkan akibat yang depresif terhadap pendapatan di sektor pertanian. Oleh sebab itu di sektor pertanian tidak terdapat lagi perangsang untuk mengadakan investasi baru dan melakukan inovasi. (2) Jika pembangunan ekonomi ditekankan pada industrialisasi dan mengabaikan sektor pertanian juga akan menimbulkan masalah yang pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan ekonomi. Masalah kekurangan barang pertanian akan terjadi dan akan mengakibatkan kenaikan barang-barang tersebut. Jika sektor pertanian tidak berkembang, maka sektor industri juga tidak berkembang, dan keuntungan sektor industri hanya merupakan bagian yang kecil saja dari pendapatan nasional. Oleh karenanya tabungan maupun investasi tingkatnya akan tetap rendah. Berdasarkan pada maslah-masalah yang mungkin akan timbul jika pembangunan hanya ditekankan pada salah satu sektor pertanian saja, maka Lewis menyimpulkan bahwa pembangunan haruslah dilakukan secara bersamaan di kedua sektor tersebut.
            Hirschman dan Streeten (dalam Arsyad, 1992 : 262 - 270) mengemukakan teori pembangunan tidak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di negara sedang berkembang. Pola peembangunan tidak seimbang ini, menurut Hirschman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: (1) Secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang. Untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia.(2) Pembangunan tidak seimbang akan menimbulkan kemacetan atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan yang akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya. Dengan demikian pembangunan tidak seimbang akan mempercepat pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang. Persoalan pokok yang dianalisis Hirschman dalam teori pembangunan tidaak seimbang adalah bagaimana untuk menentukan proyek yang harus didahulukan pembangunannya, dimana proyek-proyek tersebut memerlukan modal dan sumber daya yang tersedia, agar penggunaan berbagai sumber daya yang tersedia tersebut bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

Cara pengalokasian sumber daya tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu cara pilihan pengganti (Substitution Choice) dan caraa pilihan penundaan (Postponment Choice). Cara yang pertama merupakan suatu cara pemilihan proyek yang bertujuan untuk menentukan apakah proyek A atau proyek B yang harus dilaksanakan. Sedangkan cara yang kedua merupakan suatu cara pemilihan yang menentukan urutan proyek yang akaan dilaksanakan yaitu menentukan apakah proyek A atau proyek B yang harus didahulukan. Berdasarkan prinsip pemilihan proyek di atas, Hirschman menganalisis masalah alokasi sumber daya antara sektor prasarana atau Social Overhead Capital (SOC) dengan sektor produktif yang langsung menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat atau Directly Productive Activities (DPA). Ada 3 (tiga) cara pendekatan yang mungkin dilakukan dalam mengembangkan sektor prasarana dan sektor produktif, yaitu: (1) Pembangunan seimbang antara kedua sektor tersebut. (2) Pembangunan tidak seimbang, dimana pembangunan sektor prasarana lebih ditekankan, (3) Pembangunan tidak seimbang, dimana sektor produktif lebih ditekankan.

Kegiatan ekonomi akan mencapai efisiensi yang optimal jika: (1) Sumber-sumber daya dialokasikan antara sektor DPA dan sektor SOC sedemikian rupa sehingga dengan sumber daya seejumlah tertentu bisa dicapai tingkat produksi yang maksimum. (2) Untuk suatu tingkat produksi tertentu, jumlah seluruh sumber daya yang digunakan di sektor DPA dan sektor SOC jumlahnya minimum.(3) Di kebanyakan negara sedang berkembang, program pembangunan sering lebih ditekankan pada pembangunan prasarana untuk mempercepat pembangunan sektor produktif.

2.2  PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA

Pertanian dan perkebunan merupakan fundamentasi pokok ekonomi bangsa. Pertanian harus dijadikan sector utama bagi pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sektor pertanian yang menjadi andalan sebagian besar rakyat tidak mendapat perhatian sepenuhnya. Demikian juga dalam pencairan kredit terdapat ketidakmerataan untuk sector pertanian.

Sektor pertanian hingga kini masih menjadi sumber mata pencaharian utama sebagian besar penduduk. Program pembangunan sector pertanian meliputi program peningkatan produksi di kelima subsektornya, serta peningkatan pendapatan petani, perkebun, peternak dan nelayan. Program pembangunan tersebut ditunjang dengan program pembangunan sarana dan prasarananya seperti pengadaan dan pelancaran factor produksi, pengembangan jaringan irigasi dan jalan, kebijaksanaan tata niaga dan harga, serta penelitian. Dalam era PJP I sector pertanian merupakan prioritas pembangunan ekonomi. Pertumbuhannya rata-rata 3,6% per tahun. Kemajuan paling menonjol sector ini selama PJP I adalah dalam bidang produksi pangan, yakni keberhasilan mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Sebelumnya, bahan makanan pokok ini masih harus selalu diimpor. Bahkan pada tahun-tahun 1970-an Indonesia merupakan Negara pengimpor beras terbesar di dunia. Swasembada beras ini berdampak penting pada meningkatnya kualitas gizi, pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional.

Sampai dengan tahun 1990 sektor pertanian masih merupakan penyumbang utama dalam membentuk produk domestic bruto. Namun sesudah itu posisi tersebut diambil alih oleh sector industry pengolahan. Hal ini sesungguhnya memprihatinkan, bukan karena sector pertanian tidak berkembang, melainkan mengingat masih demikian besarnya proporsi tenaga kerja yang masih bekerja di sector tersebut. Sampai dengan tahun 1992 saja tercatat lebih dari sebagian tenaga kerja kita bekerja pada sector ini. Tambahan pula kualitas sumber daya manusia yang bekerja di sector pertanian pada umumnya relative rendah, sehingga produktivitasnya rendah. Pada gilirannya, pendapatan mereka juga rendah. Dalam skala makro rendahnya produktivitas tenaga kerja suatu sector dapat diukur dengan membandingkan proporsi sector itu dalam menyerap tenaga kerja dan dalam menyumbang produksi atau pendapatan nasional. Pada tahun 1992, sector pertanian menyerap 53,69% tenaga kerja, sementara sumbangannya dalam membentuk PDB menurut harga yang berlaku sebesar 19,52%. Hal itu berarti setiap 1% tenaga kerja pertanian Indonesia hanya menyumbang sekitar 0,36% PDB. Sebagai bandingan: sector pertanian di negara- negara maju yang tergabung dalam G-7 hanya menyerap sekitar 2% tenaga kerja dan menyumbang 3% PDB. Dengan kata lain, setiap 1% tenaga kerja pertanian mereka menyumbang 1,5% PDB, atau hampir lima kali lipat produktivitas tenaga kerja pertanian kita.

Di antara lima subsector yang ada di dalam sector pertanian, pemeran terbesar dalam membentuk nilai tambah adalah subsector tanaman pangan (lihat table 12.2). subsector inilah yang menjadi sandaran nafkah utama sebagian besar rakyat kita, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Subsector ini pula yang paling besar mendapatkan perhatian pemerintah. Sayangnya, pertumbuhan sector ini tidak menggembirakan. Selama Pelita I hingga Pelita III tumbuh selaju 4,0 persen rata-rata per tahun. Dalam Pelita IV laju tumbuh rata-rata tersebut menurun menjadi 3,6%. Pertumbuhan sector ini dalam Pelita V

Menurunnya peranan sector pertanian di satu sisi dan meningkatnya peranan sector industry di sisi lain, menyiratkan telah terjadinya perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia. Akan tetapi perubahan struktural itu sebenarnya masih belum mantap  karena baru merupakan perubahan dalam struktur pendapatan, belum diiringi dengan perubahan dalam struktur ketenagakerjaan. Akibatnya produktivitas antarsektor masih timpang. Demikian pula halnya dengan pendapatn perkapita antarsektor. Perubahan struktural (yang masih timpang) itu sendiri terjadi karena pembangunan ekonomi kita selama ini terlalu terfokus pada industrialisasi. Padahal kerangka  teori klasik dan hasil-hasil empiris oleh Bank Dunia memunjukkan bahwa keberhasilan industrialisasi selalu seiring dengan pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable) dan perbaikan produktivitas di sector pertanian. Jadi, apabila produktivitas sector pertanian tidak mengalami perbaikkan, maka bukan mustahil keberhasilan industrialisasi dalam pembangunan kita selama ini akan mengalami titik balik. Tanpa dukungan sector pertanian sebagai penyangga yang tangguh kemajuan sector industry akan mudah tersendat.

2.3 PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI

Perkembangan Perindustrian Terhadap Perekonomian Arti penting perindustrian terhadap perkembangan perekonomian dapat dilihat dari arah kebijakan ekonomi yang tertuang dalam GBHN 2000-2004, yaitu “Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata serta industri kecil dan kerajinan rakyat, serta mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesbilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan SDA dan SDM dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan”. Selanjutnya disebutkan dalam Undang-Undang No 25 tahun 2001 tentang Program Pembangunan Ekonomi Nasional (Propenas) yang mengamanatkan bahwa dalam rangka memacu penigkatan daya saing global dirumuskan lima strategi utama, yaitu pengembangan ekspor, pengembangan industri, penguatan institusi pasar, pengembangan pariwisata dan peningkatan kemampuan ilmu Berdasarkan ketentuan pengetahuan tersebut di atas dan dapat teknologi. diketahui bahwa perkembangan industri sangat penting untuk menghadapi persaingan ketat, baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Hal tersebut kembali dipertegas dalam konsiderans Undang-Undang Perindustrian (UndangUndang Nomor 5 Th. 1984) yang menyatakan bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional

Industri memegang peranan yang menentukan dan oleh karenanya perlu lebih dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, manusia, dan dana yang tersedia. Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik pengertian bahwa perkembangan industri membawa pengaruh yang sangat besar sekali terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Industri memegang peranan yang menentukan dalam perkembangan perekonomian sehingga benar-benar perlu didukung dan diupayakan perkembangannya.

3.4 UPAYA PEMERINTAH MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI SEKTOR INDUSTRI DAN PERTANIAN

 Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Perindustrian Di Indonesia. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah dalam upayanya mendorong laju perkembangan perindustrian di Indonesia. Baik kegiatan di bidang penyusunan regulasi yang diperkirakan dapat mendorong laju perkembangan perindustrian, maupun kebijakan riil melalui pemberdayaan departemen yang terkait. Sasaran pembangunan sektor industri dan perdagangan pada tahun 2008 adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya pengembangan industri yang mempunyai keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif dengan mengacu kepada pengembangan klaster industri, sehingga tercipta struktur industri yang kokoh dan seimbang; b. Terwujudnya peningkatan daya saing nasional melalui peningkatan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia, penguasaan penggunaan teknologi dan inovasi, serta pemenuhan ketentuan standar keamanan, kesehatan, dan lingkungan baik nasional maupun internasional; c. Terciptanya perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja secara merata di sektor industri dan perdagangan; d. Terciptanya peningkatan utilisasi kapasitas produksi, sehingga mampu.

Meningkatkan kinerja sektor industri dan perdagangan; e. Tersedianya kebutuhan masyarakat luas dengan harga yang wajar dan mutu yang bersaing melalui kelancaran distribusi barang dan peningkatan pelayanan informasi f. profesionalisme Terciptanya pasar yang pelaku usaha terintegrasi; dan kelembagaan perdagangan, sehingga kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam negeri semakin berkembang; g. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif dengan menerapkan mekanisme pasar tanpa distorsi, serta terjaminnya perlindungan konsumen sehingga tercipta pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya dalam upaya tertib mutu, tertib usaha dan tertib ukur; h. Terselenggaranya kegiatan Bursa Berjangka sebagai tempat lindung nilai (hedging) dan tempat pembentukan harga (price discovery) secara efisien dan memiliki daya saing yang kuat; i. Terselenggaranya pengembangan Ware House Receipt System (WRS) yang mendukung peningkatan efisiensi distribusi nasional dan memperlancar pembiayaan dalam perdagangan komoditi (trade financing); j. Terselenggaranya sistem Pasar Lelang Lokal (PLL) melalui mekanisme pasar yang transparan dan efisien yang memungkinkan produsen/petani memperoleh pendapatan yang proporsional dengan harga yang terjadi di tingkat nasional atau internasional; k. Terwujudnya peningkatan partisipasi Indonesia melalui peningkatan diplomasi perdagangan, baik dalam kegiatan kerjasama bilateral, regional maupun multilateral yaitu dalam forum negosiasi persetujuan-persetujuan WTO, ASEAN, APEC, Kerjasama Komoditi Internasional, serta kerjasama Badan-Badan Dunia lainnya; l. Terwujudnya peningkatan penyediaan dan penyebarluasan informasi pasar mengenai peluang pasar internasional dan hasil-hasil kerjasama industri dan perdagangan kepada dunia usaha, khususnya usaha kecil menengah; m. Terwujudnya peningkatan penggunaan bahan baku dalam negeri;

Terwujudnya budaya organisasi yang lebih berorientasi pencapaian kepada sasaran; o. Terwujudnya keterpaduan peran pemerintah di sektor industri dan perdagangan; p. Terwujudnya peningkatan sinergi dalam pemanfaatan sumber daya serta peningkatan kinerja pelayanan sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam era otonomi daerah. Di bidang regulasi, untuk mewujudkan sasaran di atas, diperlukan perangkat hukum yang secara jelas mampu melandasi upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan dalam arti yang seluas-luasnya tatanan dan seluruh kegiatan industri. Dalam rangka kebutuhan inilah sudah saatnya untuk melakukan pembaharuan Undang-Undang Perindustrian yang berlaku, dimana Undang-Undang tersebut sudah sangat dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan perindustrian yang ada pada saat ini. Masalah ini menjadi semakin terasa penting, terutama apabila dikaitkan dengan kenyataan yang ada hingga saat ini bahwa peraturan-peraturan yang digunakan bagi pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri selama ini dirasakan kurang mencukupi kebutuhan karena hanya mengatur beberapa segi tertentu saja dalam tatanan dan kegiatan industri, dan itupun Selanjutnya seringkali di bidang tidak berkaitan birokrasi, satu optimalisasi dengan atas yang lain. pemberdayaan departemen-departemen yang terkait sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan perkembangan perindustrian sebagaimana yang telah digariskan dalam cita-cita pembangunan nasional. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan SDM, pemangkasan birokrasi dalam perijinan usaha dan lain sebagainya yang tujuan utamanya adalah meningkatkan perkembangan perindustrian. 3.3 Tahap Perkembangan Industri Pada akhir abad Pertengahan kota-kota di Eropa berkembang sebagai pusat kerajinan dan perdagangan. Warga kota (kaum Borjuis) yang merupakan warga berjiwa bebas menjadi tulang punggung perekonomian kota. Mereka bersaing secara bebas untuk kemajuan dalam perekonomian. Pertumbuhan kerajinan menjadi industri melalui beberapa tahapan, seperti berikut. · Sistem Domestik Tahap ini dapat disebut sebagai tahap kerajinan rumah (home industri). Para pekerja bekerja di rumah masing-masing dengan alat yang mereka miliki sendiri. Bahkan, kerajinan diperoleh dari pengusaha yang setelah selesai dikerjakan disetorkan kepadanya. Upah diperoleh berdasarkan jumlah barang yang dikerjakan. Dengan cara kerja yang demikian, majikan yang memiliki usaha hanya membayar tenaga kerja atas dasar prestasi atau hasil. Para majikan tidak direpotkan soal tempat kerja dan gaji. · Manufaktur Setelah kerajinan industri makin berkembang diperlukan tempat khusus untuk bekerja agar majikan dapat mengawasi dengan baik cara mengerjakan dan mutu produksinya. Sebuah manufaktur (pabrik) dengan puluhan tenaga kerja didirikan dan biasanya berada di bagian belakang rumah majikan. Rumah bagian tengah untuk tempat tinggal dan bagian depan sebagai toko untuk menjual produknya. Hubungan majikan dengan pekerja (buruh) lebih akrab karena tempat kerjanya jadi satu dan jumlah buruhnya masih sedikit. Barang-barang yang dibuat kadang-kadang juga masih berdasarkan pesanan. · Sistem pabrik Tahap sistem pabrik sudah merupakan industri yang menggunakan mesin. Tempatnya di daerah industri yang telah ditentukan, bisa di dalam atau di luar kota. Tempat tersebut untuk untuk tempat kerja, sedangkan majikan tinggal di tempat lain. Demikian juga toko tempat pemasaran hasil industri diadakah di tempat lain. Jumlah tenaganya kerjanya (buruhnya) sudah puluhan, bahkan ratusan. Barang-barang produksinya dibuat untuk dipasarkan

Kebijakan Pemerintah di Bidang Industri: (1) Pembangunan industri diarahkan pada industri-industri yang berbasis pertanian dan pertambangan, dan kelautan yang mampu memberikan nilaitambah yang tinggi dan mampu bersaing dalam pasar lokal, regionalnasional, global dan mampu menghasilkan nilai tambah tinggi. (2) Pengembangan IKM dan Industri Mikro (Industri Rumah Tangga), perludidorong dan dibina, menjadi usaha yang makin berkembang danmaju,sehingga mampu mandiri dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.(3) Menggalakkan iklim yang sehat dalam berusaha bagi pelaku ekonomi(koperasi, usaha negara, usaha swasta) untuk menumbuhkan kegiatanusaha yang mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi.(4) Meningkatkan pertumbuhan usaha kecil informal menjadi pengusaha kecilformal yang tangguh dan mandiri melalui bantuan pembangunaninfrastruktur, perijinan dan bantuan teknis. (5) Meningkatkan dan mengoptimalkan perolehan devisa ekspor produk industri kehutanan, pertambangan, pertanian, dalam arti luas berikutindustri turunannyan.

Kebijakan Pemerintah mengembangkan perekonomian di Indonesia berorientasi global membangun keunggulan kompetitif dengan mengedepankan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam meningkatkan daya saing dengan membuka akses yang sama terhadap kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi segenap rakyat dari seluruh daerah dengan menghapuskan seluruh perlakuan diskriminatif dan hambatan. Pengembangan sektor industri pengolahan mengacu kepada arahan pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sektor industri dan perdagangan.

Pemerintah juga melakukan pembangunan yang ditujukan untuk perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, peningkatan dan pemerataan pendapatan. Hasil yang hendak dicapai dari pembangunan ini adalah usaha kecil berperan maksimal dalam perkembangan dunia usaha, sehingga usaha kecil dapat berkembang dan mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha lainnya sesuai potensi dan bidang usaha yang ditekuninya selama ini.

Kebijakan ekonomi kerakyatan bertumpu pada mekanisme pasar yang adil, persaingan sehat, berkelanjutan, mencegah struktur yang monopolistik dan distortif dapat merugikan masyarakat. Melalui optimalisasi peran pemerintah untuk melakukan koreksi pasar dengan menghilangkan berbagai hambatan melalui regulasi, subsidi dan insentif. Pemberdayakan usaha kecil agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan meningkatkan penguasaan IPTEK dan melakukan secara proaktif negosiasi serta kerjasama ekonomi dalam upaya peningkatan ekspor.

Arah kebijakan adalah salah satu menata sistem hukum nasional yangmenyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalu iprogram legislasi. Selanjutnya mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikankepentingan nasional. Perioritas kebijakan juga merupakan salah satu sasaranutama untuk dicapai dan langkah yang terpenting yang dilakukan oleh pemerintahdalam mengambil atau memutuskan suatu kebijakan.

Maka dalam ketentuan kebijaksanaan (policy) kebijakan adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjaminterhadap terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yangdikehendaki. Jadi dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya proses pertimbangan untuk menjamin terlaksananya suatu usaha, pencapaian cita-citaatau keinginan yang dicapai tersebut, sehingga menghasilkan suatu buktikebijakan untuk kepentingan umum yang merobah keadaan untuk yang lebih baik.Untuk menentukan suksesnya percepatan pembangunan saat ini juga masadepan terkait dengan penerapan perdagangan bebas dalam kesepakatan regionalAFTA-China, maka salah satu arah dan prioritas kebijakan yang akandilaksanakan adalah pemulihan (recovery) ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Mendorong dan memberi arahan kepada setiap daerah untuk secara sungguh-sungguh dan sistematis melaksanakan pemulihan ekonomi gunauntuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan Pemerintah Melindungi Industri Dalam Negeri.

Salah satu langkah-langkah kebijakan yang diberikan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri adalah melalui Tindakan pengamanan(Safeguard) yaitu tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugianserius dan atau untuk mencegah ancaman kerugian serius dari industri dalamnegeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secaralangsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugianserius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural. Selanjutnya Tindakandumping adalah menjual barang diluar negeri lebih murah dari pada harga didalam negeri, atau menjual barang di suatu Negara lebih murah dari pada di Negara lain, atau menjual barang keluar negeri atau lebih rendah dari biaya produksi dan tranformasi, di mana tindakan dumping ini baru melanggar ketentuan perdagangan internasional apabila mengakibatkan injury kepada produksi dalam negeri. Termasuk juga subsidi yaitu merupakan kontribusikeuangan oleh pemerintah atau badan publik yang memberikan keuntungan.Selanjutnya tantangan adalah merupakan suatu usaha yang bersifat menggugahkemampuan, untuk merebut dan meraih sesuatu yang ingin kita dapatkan. Makatantangan terberat bagi Indonesia sebenarnya lebih kepada faktor di dalam negeriyaitu, pembenahan sektor pendukung industri dan pertanian seperti kesiapanenergi, kualitas tenaga kerja, sistem perbankan baik dari segi suku bunga pinjaman, pembiayaan dan lain-lain agar dapatmendorong pertumbuhan industrydan perlu untuk memperbaiki sistem logistik nasional yang memungkinkan pergerakan barang, modal dan tenaga kerja agar semakin efesien di berbagaisektor. Kemudian peningkatan pengawasan di batas perdagangan Indonesia,hal iniuntuk menghindari serbuan produk illegal.Hal lain yang tidak kalah pentingya adalah peningkatan pengamanan pasar, antara lain dengan menerapkan Standart Nasional Indonesia (SNI) yang didukung kesiapan, baik secara infrastruktur, laboratorium, maupun Sumber Daya Manusia yang kompeten, serta bantuan atau program pembinaan dan peningkatan mutu produk yang diharapkan dapatmengungguli kualitas produk luar negeri.

Upaya Membangun Pertanian Indonesia yang Tangguh.

Permasalahan Pokok yang dihadapi oleh sektor pertanian adalah berupa akses modal atau investasi yang dimiliki oleh para petani. Masalah tersebut menyebabkan petani tidak mampu memanfaatkan berbagai sarana produksi unggul termasuk kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.

Investasi di bidang pertanian yang mesti diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  petani adalah hal yang penting. Dengan demikian, perlu dilakukan reorientasi kebijakan karena sampai saat ini pembangunan di sektor pertanian masih banyak yang belum menjangkau khususnya petani kecil. Kebijakan baik investasi maupun subsidi dan pembiayaan petani perlu dirumuskan kembali agar lebih berpihak kepada petani kecil untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya. Subsidi yang diharapkan adalah yang mengarah pada subsidi output, bukan pada subsidi input seperti sekarang yang dilakukan oleh pemerintah.

Investasi mengandung arti suatu pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal. Investasi disektor pertanian memiliki peluang untuk ditingkatkan dengan berbagai alasan, diantaranya adalah: (1) sektor pertanian akan terus tumbuh, (2) kekayaan SDA yang dimiliki, (3) pasar pertanian yang terus dan akan tumbuh baik domestik ataupun internasional yang akan memberikan insentif bagi para pelaku ekonominya, terutama jika dilihat Indonesia sebagai produsen produk 4 F (food, feed, fuel, dan fiber).

Upaya peningkatan investasi di sektor pertanian terutama diarahkan pada pembiayaan dan perbaikan/pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri, adalah suatu keharusan. Demikian pula penyaluran subsidi hendaknya menjadi perhatian yang serius, karena subsidi ini rentan terhadap penyelewengan-penyelewangan akibat tingginya moral hazard.

FGD dan kajian ini diharapkan bukan hanya sebagai wacana belaka,  melainkan dapat mehasilkan suatu rumusan kebijakan yang harus mampu disampaikan kepada pemerintah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya membangun sektor pertanian Indonesia yang tangguh dengan basis masyarakat petani yang sejahtera (dep-1: Lukito Hasta/ss/humasristek).

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Pertanian dan perkebunan merupakan fundamentasi pokok ekonomi bangsa. Pertanian harus dijadikan sector utama bagi pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sektor pertanian yang menjadi andalan sebagian besar rakyat tidak mendapat perhatian sepenuhnya. Demikian juga dalam pencairan kredit terdapat ketidakmerataan untuk sector pertanian, sedangkan di sektor industri memegang peranan yang menentukan dan oleh karenanya perlu lebih dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, manusia, dan dana yang tersedia.

Perkembangan perekonomian di indonesia di sektor industri dan pertanian terus berkembang,dan pemerintah terus berupaya meningkatkan perkembangannya